Meskipun bukan pilihan yang sempurna, pilihan terbaik untuk integrasi – BRIN

Wacana integrasi unit penelitian dan pengembangan (litbang) Kementerian/Lembaga (K/L) ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) muncul pada masa pembentukan Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN di Indonesia. . Kabinet Maju, Oktober 2019. Integrasi merupakan amanat UU 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek).

Implementasi yang “terpadu” ternyata multitafsir, terjadi pergumulan beberapa pihak. Ada yang mengartikan “terintegrasi” sebagai penggabungan semua unit R&DK/L menjadi satu badan, yaitu BRIN. Jika ini dilaksanakan, semua lembaga pemerintah non departemen (LPNK) yakni Batan, BPPT, LAPAN, dan LIPI akan hilang. LPNK yang berkoordinasi dengan Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN selanjutnya disebut LPNK Ristek.

Pengertian lain yang dimaksud dengan “terpadu” adalah cukup untuk mensinergikan perencanaan, program, anggaran, dan sumber daya iptek sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 48 UU Sisdiknas. Jika interpretasi ini digunakan, maka keberadaan Ristek LPNK tidak akan berubah.

Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) dan Kepala BRIN saat itu membuat gebrakan. Ide yang dipandang sebagai titik temu, merancang Badan Litbang (OPL) sebagai transformasi riset dan teknologi LPNK dan klaster R&D K/L.

Kabarnya, Peraturan Presiden (Perpres) tentang BRIN dengan struktur MP dan OPL telah ditandatangani Presiden pada 30 Maret 2020. Namun, rupanya ada masalah dengan struktur yang terkandung di dalamnya. Artinya, proyek Perpres yang ditandatangani Presiden itu tidak diundangkan dalam Lembaran Negara.

Setahun setelah draf Perpres belum diundangkan, pada akhir Maret 2021, Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN menerima draf Perpres baru tentang BRIN. Proyek tersebut langsung didiskusikan dengan LPNK Ristek. Nampaknya draf final sudah siap ditandatangani presiden. LPNK Ristek menanggapi proyek tersebut dengan segera mengirimkan surat kepada presiden. Dalam surat kepada Presiden, beberapa poin penting diusulkan untuk diperbaiki.

Organisasi Penelitian Penerbangan dan Antariksa

LAPAN telah mengajukan beberapa proposal terkait dengan UU 21/2013 tentang keantariksaan. Dalam Undang-Undang Keantariksaan dan Perpres 49/2015, LAPAN ditetapkan sebagai lembaga penyelenggara antariksa di bawah arahan Presiden. Surat LPNK Ristek tidak segera mendapat tanggapan. Perpres 33/2021 tentang BRIN lahir pada 28 April 2021.

Baca Juga   Bukalapak Gandeng Teknologi dan Inovasi Digital di Melbourne -

Perpres 33/2021 dinilai gagal memenuhi amanat undang-undang antariksa. Oleh karena itu, LAPAN mengusulkan revisi Perpres 33/2013 (bersama dengan kontribusi lain dari BRIN dan penelitian dan teknologi internal LPNK), melalui kepala BRIN.

Ada dua hal utama yang ditawarkan LAPAN. Pertama, LAPAN sebagai lembaga penelitian dan pengembangan kedirgantaraan (aviasi dan antariksa) dan penggunaannya tunduk pada amanat Undang-Undang Sistem Iptek Nasional. Kami menyadari bahwa integrasi program tidak mungkin terjadi tanpa integrasi anggaran.

Integrasi fiskal juga tidak mungkin tanpa integrasi kelembagaan. Dengan demikian, LAPAN siap mengintegrasikan penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan iptek aeronautika dan antariksa ke dalam BRIN. Saat itu, LAPAN mengusulkan nomenklatur “Research Organization” (OR) sebagai pengganti nomenklatur OPL..

Sebagai perbandingan, badan antariksa India dan Korea juga memiliki status organisasi penelitian, ISRO (Organisasi Penelitian Luar Angkasa India) dan CARI (Institut Penelitian Kedirgantaraan Korea). Saat itu juga diusulkan untuk tetap menggunakan nama LAPAN, karena “LAPAN” sudah dikenal sebagai badan antariksa (badan antariksa) Indonesia. Oleh karena itu, nomenklatur yang diusulkan adalah “LAPAN” (Lembaga Penelitian Penerbangan dan Antariksa).

Selain itu, terkait pemanfaatan antariksa, penyempurnaan atau penggantian Perpres 33/2021, LAPAN mengusulkan agar undang-undang keantariksaan termasuk kajian ulang dan pemanfaatan ruang angkasa sebagai fungsi BRIN. Kemudian, fungsi pengelolaan antariksa BRIN dilimpahkan kepada OR Aviation and Space yang bertindak sebagai badan antariksa Indonesia.

Usulan ini dimasukkan ke dalam peraturan presiden pengganti, yaitu Perpres 78/2021. Rincian tentang penerbangan dan antariksa OR tertuang dalam peraturan BRIN tentang organisasi tata kerja organisasi penelitian aeronautika dan antariksa.

Pada awalnya, OR Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) terdiri dari 8 Pusat (dalam draft akhir harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), yaitu Pusat Penelitian Ilmu Antariksa; Pusat Penelitian Sains dan Teknologi Atmosfer; Pusat Penelitian Aplikasi Penginderaan Jauh; Teknologi penginderaan jauh dan pusat data; Pusat Teknologi Roket; Pusat Teknologi Satelit; Pusat Teknologi Penerbangan; dan Pusat Penelitian Standar Penerbangan dan Antariksa.

Baca Juga   Babak baru dalam teknologi virtual, protokol Litedex memainkan peran penting di dunia metaverse

Kedelapan sentra tersebut merupakan transformasi dari 8 sentra yang ada sebelum integrasi, beberapa di antaranya dengan penyesuaian nomenklatur. Dua pusat lainnya, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan Antariksa (Pustikpan) dan Pusat Studi Kebijakan Penerbangan dan Antariksa (PusKKPA) akan diintegrasikan ke dalam Pusat Data dan Informasi (Pudatin) BRIN dan Deputi Bidang Riset Kebijakan dan Kebijakan BRIN. Inovasi. Kantor-kantor tersebut terintegrasi ke dalam Sekretariat BRIN utama. Inspeksi terintegrasi ke dalam Inspeksi utama BRIN. Aula daerah dan stasiun bumi belum diatur secara khusus. Sementara itu, akan menjadi pusat penelitian Pusat Penelitian/Teknologi Dirgantara dan Antariksa OR (LAPAN) berkoordinasi dengan Delegasi Infrastruktur.

Mengapa diusulkan untuk mempertahankan OU? Tidak mengikuti LIPI yang sudah menjadi empat RUP. Alasan utamanya adalah agar keutuhan badan antariksa (space agency) tetap terjaga. Jika diuraikan menjadi beberapa OR, badan antariksa Indonesia juga akan hilang, karena setiap pecahan OR tidak dapat dianggap sebagai representasi dari badan antariksa tersebut. Sementara itu, BRIN tidak bisa disebut juga sebagai lembaga antariksa, karena cakupannya sangat luas.

Dalam perkembangan selanjutnya, Peraturan BRIN 5/2021 tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi penelitian dirgantara dan antariksa hanya menyebutkan 7 balai penelitian/pusat teknologi, yaitu balai penelitian antariksa; Pusat Penelitian Sains dan Teknologi Atmosfer; Pusat Teknologi Penerbangan; Pusat Teknologi Roket; Pusat Teknologi Satelit; Teknologi penginderaan jauh dan pusat data; dan Pusat Penelitian Standar Penerbangan dan Antariksa.

Pilihan terbaik

Integrasi lembaga penelitian adalah pilihan terbaik, meskipun bukan pilihan yang sempurna. Mengapa dianggap sebagai pilihan terbaik? Masalah utama dalam dunia penelitian kita adalah program penelitian terfragmentasi oleh lembaga dengan alokasi anggaran yang relatif rendah karena dibagi menjadi beberapa kementerian/lembaga (K/L).

Baca Juga   Meningkatkan perkembangan teknologi digital -

Pada awal pemerintahan Presiden Jokowi, telah digagas untuk mengintegrasikan program tersebut ke dalam Prioritas Riset Nasional (PRN). Setiap PRN diwujudkan oleh beberapa K/L yang dikoordinir oleh seorang K/L. Misalnya, PRN Pesawat N219 dikoordinasikan oleh LAPAN dan PRN Pesawat Tanpa Awak MALE (Ketahanan Panjang Ketinggian Sedang) dikoordinasikan oleh BPPT.

Persoalannya, integrasi program tidak bisa berjalan dengan baik tanpa integrasi anggaran. Contoh paling nyata, ketika ada penghematan anggaran, biasanya anggaran yang telah dialokasikan untuk program PRN bersama K/L lainnya bisa dikorbankan untuk dipotong, kecuali untuk posisi koordinator. Tentu K/L koordinator tidak dapat menjalankan program tersebut tanpa kontribusi kementerian/L anggotanya. Bagaimana jika anggarannya juga terintegrasi?

Dengan sistem keuangan kita saat ini, integrasi fiskal tidak mungkin terjadi tanpa integrasi kelembagaan. Dengan demikian, integrasi program memerlukan integrasi anggaran, dan terlebih lagi integrasi anggaran tidak akan berjalan tanpa integrasi kelembagaan. Oleh karena itu, integrasi program penelitian harus dilakukan dengan integrasi kelembagaan. Inilah yang saat ini terjadi dengan BRIN, yang mengintegrasikan seluruh unit penelitian berbagai Kementerian/Lembaga.

Bagaimana model integrasi kelembagaan di BRIN saat ini? Setelah diskusi intensif antara BRIN dan KemenpanRB, pada prinsipnya disepakati integrasi unit penelitian di kementerian/lembaga ke dalam 12 kelompok bidang pengetahuan yang disebut Research Organization (RO) yang terbagi dalam 85 Pusat Penelitian (PR). ***

Artikel ini ditulis oleh Pr. Thomas Djamaluddin (Guru Besar Riset Bidang Astronomi-Astrofisika, Lembaga Penelitian Aeronautika dan Antariksa, Kepala LAPAN periode 2014-2021), diselaraskan oleh Dr. Dyah R. Sugiyanto (Koord. Komunikasi Publik/Humas Lembaga Ahli Madya BRIN).

Sumber: https://tdjamaluddin.wordpress.com

  • Transformasi LPNK LAPAN Menjadi Lembaga Penelitian Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) – BRIN (11 September 2021)
  • Integrasi lembaga penelitian ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) (31 Januari 2022)

.


Source link