SuperApp hingga Bank Digital Dorong Lonjakan Tanda Tangan Digital RI

Adopsi tanda tangan digital tercatat melonjak selama pandemi Covid-19. Maraknya aplikasi super alias superapp hingga bank digital menjadi pendorong adopsi tanda tangan digital di indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat lebih dari 2,58 juta sertifikat elektronik selama 2018-2020 di Indonesia. Ini termasuk yang mengadopsi tanda tangan digital. Sedangkan, selama pandemi Covid-19, penggunaan tanda tangan digital di Indonesia melonjak 350%.

Ekonom yang juga Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan adopsi teknologi tersebut akan lebih masif lagi tahun ini. Sebab, selamat pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19 masyarakat didukung oleh teknologi digital.

“Ini membuat kebutuhan sertifikat penting untuk mengetahui nilai transaksi dan melegitimasinya,” kata Chatib dalam diskusi media bertajuk Outlook 2022: Tren Penggunaan Identitas Digital dalam Mendorong Transformasi Digital Nasional, pada Rabu (2/1).

Sedangkan, Direktur Center of Law and Economic Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, masifnya adopsi tanda tangan digital di Indonesia tahun ini akan terdorong oleh superapp. “Akan banyak superapp yang terintegrasi dengan identitas digital. Ini agar layanannya bisa diperlengkapi,” katanya.

Di Indonesia, superapp kini tak lagi hanya Gojek dan Grab. Bukalapak, Shopee hingga startup teknologi finansial (fintech) KoinWorks mengembangkan beragam layanan layaknya superapp.

Kemudian, adopsi tanda tangan digital terdorong oleh mulai maraknya bank digital di Indonesia. “Bank digital akan banyak sekali bermunculan dan mereka mengintegrasikan layanannya dengan tanda tangan digital untuk memperkuat ekosistem,” ujarnya.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan, dengan masifnya adopsi tanda tangan digital di Indonesia, kementerian tahun ini menyiapkan sejumlah kebijakan. “Kewajiban kami menyiapkan regulasi, membangun ekosistem digital, dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) digital,” katanya.

Baca Juga   Akuisisi Link Net (LINK), Ini Benefit XL Axiata (EXCL)

Kominfo sendiri merancang regulasi terkait data pada teknologi tanda tangan digital. Kominfo sebenarnya sudah mengatur tanda tangan digital melalui berbagai regulasi seperti Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Namun, regulasi yang mengatur khusus keamanan data pengguna layanan belum tersedia. Selain itu, standar sistem identitas digital bagi perusahaan yang mengadopsi teknologi ini juga belum ada.

Kominfo juga menyediakan regulasi, sebab tanda tangan digital memuat informasi pribadi yang memiliki risiko terkena serangan siber. Informasi pribadi itu bisa dimanfaatkan oleh peretas untuk kejahatan lanjutan, seperti penipuan.

Selain itu, tidak dapat melihat karena sulit membedakan dokumen tanda tangan digital asli atau palsu. Kepemilikan dokumen pun dapat diubah.

.


Source link