Adopsi Teknologi dan Jalin Kolaborasi, Cara Lain Hadapi Perubahan Iklim

  • Sejak Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP26) yang berlangsung di Glasgow, Skotlandia pada 2021, berbagai upaya dan komitmen yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim global
  • Upaya dan komitmen dijalankan karena Indonesia menghadapi ancaman serius dari dampak perubahan iklim. risiko itu adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, terutama masyarakat yang tinggal di sana
  • Untuk itu, pembangunan vegetasi pantai yang bertujuan untuk melindungi kawasan pesisir mulai dilakukan sejak tiga tahun terakhir di empat lokasi. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat atau mitigasi terhadap bencana dan dampak perubahan iklim di kawasan pesisir
  • Dalam prosesnya, kerja sama dengan para pihak atau negara lain juga menjadi pilihan untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Bentuk kolaborasi tersebut, salah satunya agar teknologi karbon rendah dapat diterapkan oleh Indonesia

Beragam cara terus diterapkan oleh Indonesia dalam upaya melawan dampak perubahan iklim yang saat ini sedang berlangsung di seluruh dunia. Salah satunya adalah dengan melaksanakan praktik pengelolaan provinsi dan perlindungan sumber daya alam di seluruh.

Komitmen untuk melaksanakan praktik tersebut, akan selalu melibatkan masyarakat dan para pihak yang berkepentingan. Untuk itu, kerja sama dan kolaborasi dengan negara lain juga menjadi salah satu cara yang dinilai bisa mendukung pelaksanaan pelaksanaan di atas.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, agar praktik bisa terus berjalan, komitmen yang kuat ditegakkan dan diterapkan dalam setiap kesempatan. Semua itu, bertujuan agar perubahan iklim tidak membawa malapetakan bagi masyarakat.

“Komitmen Indonesia dalam memerangi perubahan iklim dan deforestasi,” ucap dia belum lama ini di Jakarta.

Menurut dia, upaya untuk memerangi dampak perubahan iklim, di antaranya adalah dengan fokus pada isu lingkungan, digital, dan kesehatan. Ketiga isu tersebut sudah aktif dengan negara-negara yang menjadi anggota kelompok duapuluh (G20) dan kelompok lainnya.

Melalui berbagai upaya yang sedang dilaksanakaan saat ini, Indonesia ingin menjadi contoh dan sekaligus bisa mengajak seluruh negara di dunia untuk bekerja sama melawan dampak perubahan iklim, serta menjaga lingkungan dengan aksi nyata.

Baca: Perubahan Iklim Nyata Dirasakan Nelayan dan Masyarakat Pesisir

Penanaman vegetasi pantai di pesisir Kabupaten Kebumen, Jateng. Pesisir Kebumen menjadi salah satu dari dua daerah dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) untuk mitigasi bencana dan dampak perubahan iklim. Foto: KKP

Dia berpendapat, untuk menjamin masa depan yang berkelanjutan perlu ada jalan bagi negara-negara berkembang untuk memiliki skema keuangan yang inovatif serta teknologi yang memadai. Tujuannya, agar mereka dapat membuat terobosan-terobosan yang baru.

Salah satu kawasan yang berisiko tinggi terkena dampak perubahan iklim, adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di seluruh Nusantara. risiko besar tersebut, juga terancam dialami oleh masyarakat yang tinggal di sana.

Baca Juga   3 Tren Teknologi Terbaru di Metaverse, Peluang Kerja Diperluas!

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (PRL KKP) Pamuji Lestari menjelaskan bahwa resiko yang harus dihadapi oleh masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, adalah dampak perubahan lingkungan, bencana, dan perubahan iklim.

Penyebab munculnya ancaman di atas, karena sampai saat ini masyarakat yang tinggal di sana masih masuk golongan ekonomi yang rendah. Selain itu, juga karena masih maraknya penggunaan sumber daya dengan cara yang merusak, dan kualitas infrastruktur yang masih rendah.

“Selain itu, kemandirian masyarakat yang masih rendah juga mempengaruhi kerentanan tersebut,” tutur dia.

Demi mencegah munculnya kerentanan seperti disebutkan di atas, pembangunan sarana dan prasarana pelindung pantai dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Sarana seperti vegetasi pantai tersebut, selain bisa bermanfaat bagi lingkungan, juga bisa mengurangi resiko bencana dan dampak perubahan iklim.

bacajuga: Mengapa Pemanfaatan Vegetasi Pesisir untuk Perubahan Iklim Masih Rendah?

Penanaman vegetasi pantai di pesisir Kabupaten Kebumen, Jateng. Pesisir Kebumen menjadi salah satu dari dua daerah dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) untuk mitigasi bencana dan dampak perubahan iklim. Foto: KKP

Di luar itu, pembangunan vegetasi pantai juga dapat memberikan manfaat berupa ekonomi bagi masyarakat setempat, karena mereka dilibatkan dalam program padat karya tersebut. Paling tidak, dari kebutuhan 1.200 orang tenaga kerja, sebanyak 60 persen itu diambil dari masyarakat setempat.

Selain untuk memperkuat perlindungan pesisir dan pulau-pulau kecil, pembangunan vegetasi pantai juga bermanfaat untuk pengembangan program perikanan budi daya yang sedang menjadi program prioritas KKP hingga 2024 mendatang.

Pembangunan vegetasi pantai sendiri dilaksanakan di dua lokasi pada 2022, di antaranya di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Kedua lokasi tersebut diharapkan dapat dibangun dengan luasan minimal mencapai 10 hektare.

Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP Muhammad Yusuf menyebutkan, pemilihan Kebumen sebagai salah satu lokasi vegetasi pantai adalah karena daerah tersebut sedang mengembangkan program budi daya udang untuk mendukung target produksi dua juta ton pada 2024.

Sebelum dibangun di dua lokasi tersebut, program serupa sudah lebih dilakukan pada dua tahun sebelumnya di dua lokasi lainnya, yaitu Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Kami berharap itu bisa meningkatkan ketangguhan terhadap risiko bencana dan dampak perubahan iklim,” ungkap dia.

Pembangunan vegetasi pantai di empat lokasi tersebut, menjadi bagian dari program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) yang sudah berjalan selama tiga tahun terakhir. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan dampak perubahan iklim di kawasan pesisir melalui sarana dan prasarana pembangunan.

Baca Juga   Sultan meminta KLHK menggunakan teknologi drone untuk memerangi illegal logging di TNKS Kerinci

Kemudian, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan peran serta perempuan dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif. Serta, program bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan masyarakat.

bacajuga: Masyarakat Pesisir Harus Berperan Besar Dalam Presidensi G20

Pesisir Kabupaten Kebumen, Jateng menjadi salah satu dari dua daerah dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) untuk mitigasi bencana dan dampak perubahan iklim. Foto: KKP

Penguatan Masyarakat

Muhammad Yusuf menangkan, selain membangun sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lokasi sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) PKPT, masing-masing kawasan juga diharapkan memiliki dasar yang cukup dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim.

Dasar yang dimaksud, bisa dalam bentuk kebijakan, dokumen perencanaan, ataupun sumber daya manusia dalam menghadapi dampak perubahan lingkungan, risiko bencana, dan dampak perubahan iklim.

Selain mempersiapkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil bisa mandiri dan tangguh menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim, Pemerintah Indonesia menyiapkan program untuk kesiapsiagaan dampak perubahan iklim, melalui kerja sama dengan negara lain, salah satunya Singapura.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemko Marves Nani Hendiarti memaparkan, dalam perdmuan yang sudah dilakukan, pembahasan dengan Singapura fokus pada empat isu, yaitu aliansi keuangan campuran global, aksi iklim termasuk era baru bali menuju Bali emisi nol bersih 2045, mangrove berkelanjutan, harga karbon, masalah maritim yang terdiri dari sampah plastik laut Dan tumpahan minyak.

Selain dengan Singapura, kerja sama juga dijalin dengan Denmark dengan fokus untuk membangun konsep pelayaran hijau (pengiriman hijau). Konsep tersebut dibangun untuk memfasilitasi aktivitas pelayaran dan kemaritiman dengan penerapan konsep hijau dalam pengelolaannya.

Penerapan konsep misi hijau bertujuan untuk menghadapi dampak perubahan iklim yang terjadi di Indonesia. Komitmen untuk menerapkan konsep tersebut menjadi bagian dari Konferens Perubahan Iklim Perseriktan Bangsa-Bangsa (COP26) yang berlangsung di Glasgow, Skotlandia, tahun lalu.

Baca: KKP Kembangkan Pelabuhan Perikanan Ramah Lingkungan dan Perubahan Iklim

Padatnya lalu lintas kapal-kapal kargo di Selat Malaka menuju Singapura. Perairan selat Malaka merupakan jalur pelayaran tersibuk di dunia. foto: shutterstock

Deputi Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemko Marves Basilio Dias Araujo menjelaskan, Denmark dikenal sebagai salah satu negara yang menerapkan penerapan teknologi rendah karbon.

Dia berharap, Denmark mampu membantu mempromosikan teknologi rendah karbon, memfasilitasi kemitraan publik-swasta, pertukaran informasi, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia maritim, kerja sama teknis, dan beragam program untuk meningkatkan efisiensi energi di kapal dan pelayaran.

Baca Juga   Seimbangkan Kemajuan Teknologi, MotionBanking Ajak Milenial Tumbuhkan Literasi Keuangan Digital

Agar dapat menerapkan konsep pelayaran hijau, Pemerintah Indonesia mendorong Kontribusi yang Ditentukan secara Nasional (NDC) pada Juli 2021 melalui Rendah Karbon Kompatibel dengan Perjanjian Paris (LCCP).

Selain itu, Indonesia juga telah mulai memproduksi Minyak Bahan Bakar Laut Sulfur Rendah (LS MSO) yang sudah dilaksanakan di salah satu Pelabuhan Kargo Curah di Pelabuhan Internasional Krakatau pada Agustus 2021.

Hal lainnya yang telah dilakukan di Indonesia, yaitu memperkenalkan bahan bakar campuran nabati berupa campuran antara biodiesel dan solar (B20 dan B30) untuk transportasi darat dan udara di tingkat nasional. Juga, membuat program untuk mengubah kapal-kapal kecil dari menggunakan bahan bakar minyak menjadi menggunakan bahan bakar gas (BBG).

Basilio Dias Araujo menjelaskan bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia memerlukan pelabuhan yang terintegrasi dan menerapkan konsep hijau. Untuk itu telah dilakukan pemanfaatan beberapa”surya atap” untuk menyediakan energi ramah lingkungan.

“Selain itu, Indonesia berencana untuk menerapkan teknologi energi baru terbarukan dan bioenergi melalui Penyimpanan Penangkapan Karbon/Penyimpanan Pemanfaatan Penangkapan Karbon (CCS/CCUS),” terang dia.

bacajuga: Peran Baru Pelabuhan Laut Indonesia untuk Menurunkan Emisi Karbondioksida

KKP Gandeng AFD Kembangkan Eco Fishing Port di Pelabuhan Cilacap. Foto: KKP

Berbagai inovasi teknologi diperlukan dalam pengelolaan hijau sebuah ekosistem atau aktivitas pelayaran dan maritim, untuk itu Indonesia melalui Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menjadi pihak yang bekerja sama dalam mengembangkan teknologi inovasi untuk kegiatan berkonsep maritim.

“ITS akan menjadi pihak yang membentu pemerintah dalam melakukan berbagai inovasi teknologi. Jangan lupa, kami akan dibantu dan bekerja sama dengan Denmark melalui Danish Maritime Authority,” ungkap Rektor ITS Mochamad Ashari.

Komitmen Indonesia dalam melakukan praktik aktivitas pelayaran dan kemaritiman yang berkonsep sudah dinyatakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada COP-26. Beberapa komitmen yang dinyatakan antara lain, Indonesia mendukung komitmen negara dalam COP-26 UNFCCC untuk mengurangi emisi metana global sebesar 30 persen pada 2030.

Selain itu, Indonesia mengurangi penggunaan batu bara, karena penggunaan batu bara menghasilkan 40 persen emisi CO2 per tahun. Hal lainnya yang dinyatakan Presiden Joko Widodo adalah persetujuannya untuk menghapus subsidi yang secara artifisial menurunkan harga batu bara, minyak, atau gas alam.

abrasi, Adaptasi perubahan iklim, bencana ekologis, ekologi pesisir, ekonomi biru, emisi karbon, Energi, unggulan, hutan mangrove, infrastruktur, jakarta, jawa tengah, jawa timur, jember, kebumen, mitigasi bencana, pelabuhan hijau, , tsunami, vegetasi pantai




Source link