Disrupsi Teknologi, Menkominfo Komitmen Jaga Iklim Usaha Media yang Adili

Selasa, 8 Februari 2022 | 15:43 WIB

| Penulis:

Editor: Untung S

Jakarta, InfoPublik- Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dipastikan akan terus menjaga kondisi iklim usaha media yang adil di lapangan (tingkat lapangan bermain yang adil) dan koeksistensi antara pemangku kepentingan, seiring dengan kemajuan dan gangguan teknologi dalam bisnis industri media di Indonesia.

Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny Gerard Plate, menjelaskan langkah itu bertujuan untuk menjembatani orientasi bisnis dan orientasi jurnalistik, agar kemajuan dan pemanfaatan teknologi digital berjalan secara optimal serta bermanfaat dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Dengan berbagai kemajuan teknologi tersebut, pemerintah terus berusaha, secara khusus saya sebagai Menkominfo akan terus berusaha untuk memastikan Ftingkat udara lapangan bermain atau iklim usaha media dan koeksistensi antar pemangku kepentingan terkait media,” ujar Menkominfo dalam webinar Konvensi Nasional Media Massa dengan tema “Membangun Model Media Massa Berkelanjutan” dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2022 yang digelar secara hibrida (daring dan luring) dari Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Utara (Sultra), Selasa (8/2/2022).

Webinar dibuka oleh Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh dan dihadiri oleh narasumber CEO Ayo Media Network Roberto AM Purba, Pemimpin Umum Beritajatim.com Dwi E. Lokonoto, CEO Tribun Network Dahlan Dahi, dan Manajer Produksi Radio Surabaya Eddy Prastyo.

Untuk melaksanakan upaya tersebut, Menurut Johnny diperlukan payung hukum regulasi yang memadai, seperti Undang-undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang saat ini sedang proses peninjauan kembali di Mahkamah Konstitusi.

Dari sisi substansi, UU tersebut dinlai dapat mempercepat proses digitalisasi media penyiaran hingga media siaran.

“Melalui proses itu, konten informasi yang oleh jurnalis dapat terdigitalisasi sehingga cakupannya bisa lebih luas dan kualitas siarannya menjadi lebih baik,” tambahnya.

Baca Juga   5 Tips Jaga Kesehatan Anak saat Beraktifitas di Musim Hujan

Selain itu, juga terdapat regulasi penanganan konten digital melalui UU Nomor 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan berbagai perubahannya, Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik (PSTE) dan Peraturik (PSTE) dan Peraturan tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Presiden Joko Widodo, telah memberikan Arahan agar mengkaji penilaian untuk menjaga hubungan antara media massa konvensional, peron digital.

“(Kami juga akan mengkaji regulasi) koeksistensi ekosistem media di Indonesia yang memungkinkan dapat terciptanya konvergensi dan lapangan olahraga yang adil di ruang digital antara media konvensional dan media-media baru (pendatang baru) di atas,” tegasnya.

Foto: Amiriyandi/InfoPublik


Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau mengganti konten ini dengan sumber . sumber infopublic.id

.


Source link