Jerman Terpecah Soal Wajib Vaksin Bagi Petugas Kesehatan

Pemerintah daerah Jerman tak punya sumebr daya untuk vaksinasi tenaga kesehatan

REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN — Menteri Kesehatan Jerman mengecam seruan pihak oposisi untuk menangguhkan penerapan wajib vaksin Covid-19 bagi petugas kesehatan. Karl Lauterbach mengatakan seruan itu mengirimkan seolah-olah berbahaya seolah-olah ingin menyerah pada unjuk rasa anti-vaksin.

Pada bulan Desember lalu parlemen Jerman menyetujui legislasi yang mewajibkan pegawai rumah sakit dan panti wreda divaksin virus corona. Oposisi partai Union yang moderat-sayap kanan turut mendukung rancangan undang-undang itu.

Berdasarkan undang-undang yang berlaku pertengahan Maret mendatang, pegawai rumah sakit harus membuktikan sudah divaksin lengkap atau baru sembuh dari Covid-19. Tapi beberapa pekan terakhir sejumlah pemerintah daerah tidak memiliki sumber daya untuk mengimplementasikan undang-undang itu dan peraturannya juga tidak jelas.

Pada Senin (7/2/2022) kemarin gubernur Bavaria dari partai animasi mengatakan setidaknya hingga sekarang ini ia berencana tidak mengimplementasikan undang-undang ini. Ia mengatakan salah satu karena kekurangan staf rumah sakit.

Pada surat kabar Membangun, juru bicara kebijakan bidang kesehatan The Union, Tino Sorge mengatakan pemerintah harus menerima peraturan baru itu “saat ini tidak terlalu dapat dipraktikan.” Ia mendesak agar wajib vaksin di seluruh negeri ditunda “sampai pertanyaan inti hukum dan praktiknya terjawab.”

Lauterbach mengatakan sikap oposisi “sangat bermasalah” dan mencatat tujuan kebijakan ini untuk melindungi pasien yang rentan. Bukan mencederai staf medidis.

“Ini mengirim sinyal seolah-olah unjuk rasa melawan mandat vaksinasi fasilitas khusus lebih penting bagi kami, kami lebih memilih mencegah unjuk rasa dibanding melindungi rakyat,” kata Lauterbach8/2/20Selasa.

itu Menteri mengatakan selama berbulan-bulan pemerintah mengharapkan masyarakat mematuhi kewajiban sosial Covid-19. Ia menambahkan “sinyal yang sangat berbahaya” bagi gubernur yang mengindikasi peraturan tidak berlaku bagi mereka.

Baca Juga   5 Tips Jaga Kesehatan Anak saat Beraktifitas di Musim Hujan

Berdasarkan hukum Jerman pemerintah negara bagian memiliki wewenang untuk tidak menerapkan peraturan itu. Lauterbach mengatakan ia berharap menemukan solusi dan terus mengerjakan “instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung implementasi” kebijakan vaksin wajib.

Ia menilai salah dibandingkan varian Omicron yang sangat menular tapi menyebabkan gejala yang lebih ringan dari varian sebelumnya. Sehingga seolah-akan berlebihan.

Wajib vaksin bagi semua orang dewasa atau kelompok yang lebih tua masih belum pasti. Kanselir Olaf Scholz mendukung wajib vaksin bagi semua orang tapi pemerintahnya sendiri masih terpecah sehingga kebijakan itu ada di tangan parlemen. Belum diketahui kapan dan apakah keputusan akan dibuat.

sumber : AP

.


Source link