Keselamatan & Kesehatan Kerja di Tengah Pemulihan COVID-19

tirto.id – Sudah hampir dua tahun pekerja di Indonesia berkutat dengan pandemi virus Corona. Selama itu pula, mereka harus bersiap diri untuk bekerja jauh (Bekerja dari Rumah/WfH). Meski konsep WfH semakin populer di akhir abad 20, konsep ini sudah dikenal sejak 1970-an. Saat itu WfH mulai mencari untuk mengikuti perkembangan teknologi komunikasi dan pribadi. Kemudian, dalam dua tahun ke belakang, WfH dilakukan untuk mengakomodir kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan pemerintah di berbagai daerah, serta protokol kesehatanmis untuk menekan virus.

Pandemi tentu berdampak besar bagi para pekerja. Survei Kemnaker pada November 2021, misalnya, mencatat ada 72.983 karyawan menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pengawasan tersebut dilakukan di 21 Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dari 34 provinsi ada di Indonesia.

WfH juga punya banyak dampak, dan sangat berpengaruh bagi para pekerja. Studi dari Organisasi Perburuhan Internasional (Organisasi Perburuhan Internasional – ILO) pada 2020 juga menemukan bahwa 41 persen orang yang bekerja dari rumah menganggap diri mereka sangat stres, dibandingkan dengan 25 persen dari mereka yang bekerja di kantor. Studi ILO lainnya pada 2020 juga mencatat secara global terjadinya peningkatan mengejar ketertinggalan dalam rumah tangga dan berbasis teknologi (pelecehan online).

Tim Riset Tirto menemukan berbagai kesulitan saat WFH pada survey bulan April 2021. .

Masalah yang juga dialami mereka yang tidak bisa melakukan WfH, yakni pekerja sektor TGSL (tekstil, garmen, sepatu, dan kulit). Menurut laporan Tirta pada Juli 2021, ketika kasus COVID-19 naik, pekerja sektor ini, 100 persen, harus bekerja di pabrik. Mereka juga tetap bekerja penuh waktu hingga lembur.

kewajiban itu sering tidak dibarengi protokol kesehatan. Pekerja pabrik berkerumun di dalam ruang tertutup sehingga sirkulasi udara buruk dan memudahkan penyebaran virus ke seluruh pabrik. Pabrik pun tidak menyediakan alat pelindung diri dan fasilitas kesehatan memadai seperti klinik, tes awal, atau vitamin. Selain itu, perusahaan juga tidak mengongkosi biaya tes COVID-19 ketika itu masih ada ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah.

Baca Juga   90 Orang Warga Surabaya Sudah Tercover Jaminan Kesehatan

Dalam masalah-persoalan ini, penerapan K3 menjadi sangat krusial. ILO mendefinisikan K3 dengan lebih detail sebagai pemahaman tentang antisipasi, pengenalan, evaluasi, dan pengendalian bahaya yang dapat terjadi di tempat kerja atau lingkungan yang mengeli tempat kerja, hal-hal yang berhubungan dengan katara katara ini atau.

Upaya untuk memastikan tempat kerja yang aman dan sehat menjadi penting untuk mencegah korban jiwa atau kecelakaan, terutama kondisi kerja di tengah saat pandemi. Selain setiap pekerja berhak atas kondisi dan lingkungan pekerjaan yang layak, tidak diterapkannya K3 secara baik dapat mengganggu proses kerja dan menurunkan produktivitas.

Dalam upaya pencegahan COVID-19 melalui penguatan upaya K3 di tempat kerja, ILO melalui Proyek Pencegahan COVID-19 di dan melalui Tempat Kerja, yang didukung upaya pencegahan K3 di tempat kerja, ILO melalui Proyek Pencegahan COVID-19 di dan melalui Tempat Kerja, yang didukung mendukung upaya K3 di tempat kerja menjadi kunci untuk menjamin tempat kerja yang aman dan sehat.

Selanjutnya, menurut survei yang dilakukan ILO terhadap para pekerja untuk mengetahui pengetahuan dan perilaku kesehatan di tempat kerja (Layanan Penilaian Risiko COVID-19) menunjukkan 94 persen dari 4.100 karyawan yang mengisukerta survei mela. Ini edukasi pencegahan merupakan hal penting untuk dilakukan sebagai penunjang penerapan K3 yang optimal.

K3 juga harus menjadi pertimbangan bagi pengusaha dan pemerintah ketika hendak mengatur pekerja untuk kembali melakukan Bekerja dari Kantor (WfO). Menurut auran terakhir Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada 6 Januari 2022, WfO di kantor pemerintahan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat berkisar antara 50 hingga 100 persenjekerens terjalantek status non-jue PPKM daerah terkait.

Selain itu, untuk memastikan kerja yang aman, berdasarkan layanan penilaian risiko yang terbuka bagi semua bentuk tempat kerja dan dunia usaha, ILO bekerja sama dengan para dokter-dokter K3 di bancter baukter stratyun KIUN KI yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing tempat kerja. Sebanyak 170 tempat kerja dari 143 perusahaan yang tersebar di hampir seluruh Indonesia telah mengikuti layanan yang menargetkan lebih dari 1.500 tempat kerja baik besar dan kecil dengan melibatkan partisipariun peusjand.

Baca Juga   Bangun Kawasan Ekonomi Kesehatan Perlu Dukungan Inovasi Teknologi

“Dalam membangun budaya pencegahan K3, perlu partisipasi dari semua pihak dan penekanan pada dialog sosial atau diskusi antara pekerja dan pengusaha. Dengan mengetahui kondisi dan situasi kerja, maka penerapan budaya pencegahan ini menjadi langkah terbaik untuk menurunkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta meningkatkan produktivitas,” ujar Hakim, ILO gaer Abdulukunte COVID-19.

Selain penerapan K3 di tempat kerja, hal lain yang harus menjadi perhatian bagi pengusaha untuk memutuskan WfO adalah penyebaran varian COVID-19 Omicron yang sangat cepat. Per 30 Januari 2022, menurut catatan Satgas COVID-19, diketahui terdapat 8.115 kasus harian baru, dengan penambahan kasus-kasus penting di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Melihat hal ini, pemerintah berusaha mengantisipasi penyebaran varian Omicron dengan melakukan evaluasi penambahan PPKM Jawa-Bali setiap minggu, seperti yang disampaikan lewat situs Sekretariat Kabinet RI (16/01).

Hanya saja perbaikan belum terlihat di lapangan. Mengutip Kompas.com pada 22 Januari, kasus COVID-19 di Depok, Jawa Barat, bertambah jadi 165, salah satu penyebabnya adalah klaster perkantoran. Hal serupa juga terjadi di Jakarta. Karena itu pula, Dinas Kesehatan DKI menyarankan agar setiap kantor memperketat aturan untuk bekerja di kantor di tengah kenaikan kasus COVID-19 hingga mencapai 6,6 ribu kasus.

Di sisi lain, Kemenaker telah mengeluarkan Surat Edaran Menaker Nomor M/7/AS.02.02/V/2020 untuk melakukan upaya antisipasi penyebaran COVID-19 di tempat kerja. Ada pula Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/8/H.04/V/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja pada Kasus Penyakit akibat kerja karena COVID-19, dimana pekerja yang terinfeksiKKima COVID-19 berhatk mener program pada BPJS Ketenagakerjaan. Hanya saja, upaya ini masih belum cukup lantang di lapangan.

Masih terkait K3, “Sejumlah perusahaan memang belum menjadikan keselamatan sebagai poin penting,” ujar Nining Elitos, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) pada Tirta (28/1)

Baca Juga   Cegah Tenaga Kesehatan Terinfeksi COVID-19, Penggunaan APD Harus Dilakukan dengan Tepat

Hal ini menjadi kenyataan di lapangan ketika para pengusaha masih menerapkan WfO bagi para pekerja garmen, tekstil, sepatu, dan kulit, seperti dilaporkan Tirta. Pada industri ini, PPKM tidak berlaku bagi ratusan ribu atau bahkan jutaan pekerjanya. Di banyak sentra industri sektor ini; misal, Cakung, Tangerang, Subang, Sukabumi, dan Solo, puluhan pabrik masih beroperasi 100 persen.

Di sisi lain, Nining juga menyampaikan bahwa Alat Pelindung Diri (APD) pada para pekerja masih minim. Hal tersebut tentu menjadi beban bagi pekerja dengan upah yang kecil, karena harus mengeluarkan biaya ekstra untuk kebutuhan masker dan pensanitasi tangan. K3 seharusnya bukan menjadi pembicaraan, tetapi implementasinya menjadi penting baik dalam kondisi pandemi maupun tidak.

Sementara itu, penyediaan peralatan K3, seperti APD, masih dianggap sebagai beban bagi pengusaha dan pekerja. Dalam hal ini, K3 masih dianggap sebagai beban pengeluaran dan bukan investasi di tempat kerja. Padahal menurut Abdul Hakim, “Penerapan APD ini seharusnya menjadi langkah terakhir, karena yang paling utama adalah menjadikan kesadaran terhadap K3 sebagai bagian dari segala aspek kehidupan bekerja kita. Dengan begitu, K3 menjadi investasi yang menguntungkan bagi pekerja dan pengusaha”.

Hal tersebut juga senada dengan yang termuat dalam Tren Ketenagakerjaan Dunia dan Pandangan Sosial 2022 (Tren WESO). Dalam laporan itu, ILO mencatat bahwa keselamatan dan kesehatan sebagai salah satu bagian tak terpisahkan dari pemulihan pasar tenaga kerja. ILO memperkirakan, penangangguran global diperkirakan akan tetap di atas level sebelum pandemi setidaknya hingga 2023.

Artinya, pemulihan pasar tenaga kerja tidak bisa menemukan perlindungan hak-hak dasar itu sendiri. Hal ini juga tegas oleh Direktur Jenderal International Labour Organization (ILO) Guy Ryder.

“Tidak akan ada pemulihan nyata dari pandemi ini tanpa pemulihan pasar tenaga kerja yang luas. Dan agar berkelanjutan, pemulihan ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip pekerjaan yang layak – keselamatan dan kesehatan, termasuk prinsip perlindungan sosial dan dialog sosial”.

.


Source link