Mutu Pelayanan Kesehatan JKN-KIS Jangan Diabaikan

Kesiapan fasilitas kesehatan khususnya rumah sakit juga harus terus diupayakan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) terus menjadi pembahasan. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menyebut ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam rencana pemberlakuan KRIS JKN.

“Dalam kondisi saat ini di mana aset netto BPJS Kesehatan sudah positif, fokus kami adalah bagaimana meningkatkan mutu layanan. Seperti yang diharapkan oleh para peserta yang menginginkan adanya standar kualitas layanan agar ekuitas dapat dipenuhi. Jangan sampai penerapan KRIS ini jika tidak disiapkan dengan baik akan mengurangi mutu layanan,” kata Ghufron dalam sesi webinar Rapat Kerja Nasional Persi Tahun 2022 dengan tema Tarif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kelas, Standar dan 11 (Mututar dan/Jun).

Dalam penerapan KRIS, Ghufron mengatakan kesiapan fasilitas kesehatan khususnya rumah sakit juga harus terus diupayakan. Menurutnya, ada beberapa indikator yang harus dibagikan untuk rumah sakit, khususnya dalam penyediaan tempat tidur, pemenuhan dokter spesialis atau subspesialis, hak atas obat hingga visitaden doberjaiklan harus.

Kami juga mengatakan bahwa tren kerja sama dengan rumah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Begitu juga halnya dengan rasio tempat tidur yang relatif cukup. Untuk itu, diharapkan dukungan semua pihak dalam pemenuhan infrastruktur, SDM dan fasilitas kesehatan sehingga mutu layanan tetap terjaga,” tambah Ghufron.

Sementara itu, Anggota DJSN, Muttaqien menyebut ada perubahan tentang kelas standar PBI dan non-PBI. juga mengatakan rencana implementasi KRIS akan dilakukan secara bertahap. menyebutkan, ada 12 kriteria yang akan menjadi indikator dalam penerapan KRIS tersebut. Dari kriteria tersebut, terlebih dahulu akan melakukan ujicoba ke rumah sakit vertikal, rumah sakit daerah dan rumah sakit swasta.

Baca Juga   Tips Kesehatan, aplikasi gaya hidup sehat ini untuk menghindari penyakit jantung

“Di tahun 2022 ini, DJSN bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan akan melakukan ujicoba penerapan KRIS. Harapannya asosiasi rumah sakit, khususnya PERSI dapat mendukung upaya tersebut untuk melihat bagaimana penerapannya sehingga ditemukan apa yang harus dilakukan dan diperbaiki dalam penerapan KRIS JKN ini,” jelasien Mulan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D. Sp.THT-KL(K) MARS mendukung pernyataan Direktur Utama BPJS Kesehatan bahwa mutu dan kualitas pelayanan merupakan hal yang sangat penting jika akan diterapkan KRIS JKN. Menurutnya, untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan, semua pihak harus melakukan transformasi terhadap infrastruktur dan suprastruktur.

“Sebagus apapun infrastruktur rumah sakit tanpa didukung adanya suprastruktur, dari sistem hingga sumber daya manusia yang baik pula maka tidak akan bisa meningkatkan mutu. Saat ini untuk tenaga kesehatan, khususnya bagi dokter spesialis yang sangat kekurangan. Oleh karena itu, kami meminta lembaga pendidikan untuk menambah kuota dalam memproduksi lulusan terbaik kedokteran sehingga penyebaran tenaga kesehatan ke daerah semakin baik,” kata Kadir.

Rencana implementasi KRIS masih perlu dimatangkan. Hal ini sesuai dengan Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI yang mendesak DJSN untuk bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan RI, BPJS Kesehatan, dan asosiasi rumah sakit secara kontinustraka untuk kemteria S. Kesehatan (SDMK), dan alat kesehatan yang dimiliki oleh fasilitas kesehatan serta menyusun pentahapan implementasi KRIS dan mitigasi risikonya melalui peta jalan secara rinci.

.


Source link