Harus Rutin Periksa Kesehatan, PH Erwin Hatta Ajukan Penangguhan Penahanan

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Penasehat hukum Andi Erwin Hatta mengajukan penangguhan tersingkir ke majelis hakim dengan alasan kondisi kesehatan yang menurun. Hal itu berdasarkan riwayat medis Erwin Hatta yang harus menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin.

“Kondisi kesehatan Pak Erwin harus selalu dalam pantauan pihak dokter dan melakukan pemeriksaan secara rutin. Apalagi kondisi Pak Erwin ada penyakit bawaan, salah satunya gangguan di paru-paru. Kondisi ini membuat kesehatan Pak Erwin menurun, apalagi faktor usia,” ujar Machbub, penasehat hukum Erwin Hatta usai persidangan Senin (14/2/2022).

Selain masalah kesehatan, Machbub menyebutkan, hal lain yang menjadi pertimbangan mengajukan penangguhan tersingkir adalah sikap Erwin Hatta yang dinilai taat terhadap auran hukum.

“Waktu masih wajib menjalani lapor di kepolisian, Pak Erwin ini tertib. Tidak pernah lalai dengan kewajiban untuk dilaporkan setiap pekan ke kepolisian. Dia sangat menghormati proses yang saat ini berjalan,” terang Machbub.

Di sisi lain, istri dari Erwin Hatta juga menjadi penjamin dari permintaan penangguhan tersingkir itu. di belakang, saat ini Erwin Hatta menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mapolda Sulsel di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar.

Dengan tuduhan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Erwin Hatta, Machbub disebutkan akan mengajukan tidak mengajukan atau eksepsi dan menilai jika muatannya kabur, tidak cermat, memuat pendapat dan menjelaskan secara lengkap keterlibatan Erwin Hatta dalam dugaan korupsi pembangunan Puskesmas Batua .

“Kami sudah meminta melalui eksepsi agar majelis hakim yang menolak tuduhan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Andi Erwin Hatta,” terang Machbub.

Selain itu, dalam proyek tersebut juga ditampilkan JPU mengakui kalau dalam proyek pembangunan Puskesmas Batua, Erwin Hatta adalah pihak luar yang tidak memiliki kapasitas yuridis untuk dimintai pertansecggungjaidabanban.

Baca Juga   Tips Menjaga Kesehatan Anak Di Masa Pandemi

“Secara keseluruhan, peran dari Erwin Hatta dalam perkara ini tidak jelas. Karena fakta menunjukkan kalau dalam proses pengerjaan proyek tidak ada interaksi secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan kata lain, tuduhan erron in persona,” terang Machbub.

Sementara itu, terkait dengan eksepsi penasehat hukum Erwin Hatta, JPU pada lanjutan sidang Senin (14/2/2022) memberikan tanggapan di depan majelis hakim yang tetap pada muatan.

selain Erwin Hatta, terdapat 12 orang lain dalam perkara yang diajukan ke persidangan, yakni Andi Naisyah Tunur Ania sebagai Kepala Dinas Kota Makassar juga bertindak sebagai Pengguna (PA).

Sri Rimayani sebagai Kuasa Penggunaan Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Muhammad Alwi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Hamsaruddin, Andi Sahar dan Mediswaty ketiganya sebagai POKJA III.

Kemudian ada Firman Marwan sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Muhammad Kadafi Marikar sebagai Direktur PT Sultana Anugrah dan Andi Ilham Hatta Sulolipu sebagai Kuasa Direksi PT. Sultana Anugrah pada pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018.

Terdakwa lainnya adalah Dantje Runtulalo selaku Wakil Direktur CV. Sukma Lestari, Anjas Prasetya Runtulalo dan Ruspyanto masing-masing selaku Pengawas Lapangan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018. (***)



Tampilan:
6




Source link