Penilaian teknologi kesehatan dukung peningkatan mutu layanan JKN

Jakarta (ANTARA) – Untuk meningkatkan mutu serta perbaikan layanan, BPJS Kesehatan mendukung implementasi Penilaian Teknologi Kesehatan (PTK) atau Penilaian Teknologi Kesehatan (HTA) untuk efektivitas paket manfaat atau layanan yang dijamin oleh Program JKN-KIS. Hal ini, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti saat menjadi penanggap dalam Webinar Implementasi Penilaian Teknologi Kesehatan, untuk Memperkuat Akses Obat di Indonesia, Senin (14/02).

“Tantangan untuk meningkatkan kesinambungan program finansial JKN-KIS bukan hanya melihat bahwa jumlah iuran yang terkumpul lebih besar dari biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan. Namun, program ini juga harus memastikan efektivitas dari paket manfaat. Melalui studi PTK atau HTA diharapkan paket manfaat ini dapat dipastikan berkualitas dan pelayanan kesehatan, obat-obatan, dan alat kesehatan yang terjangkau atau sesuai dengan kemampuan pembiayaan Program JKN-KIS,”.

Ghufron juga mengungkapkan, tren penggunaan jenis obat dalam program JKN-KIS semakin meningkat, tahun 2016 sebesar 3,6%, di tahun 2020 meningkat menjadi 4,4%. Hal ini tidak lepas dari penerapan studi PTK dalam paket manfaat Program JKN-KIS yang kerap kali diimplementasikan.

Dari sisi tindakan layanan, terdapat studi PTK tahun 2019-2020, mengungkapkan studi terkait penggunaan Fakoemulsifikasi versus ECCE (teknik pembedahan katarak), di mana teknik Fakoemulsifikasi lebih hemat. Keduanya tetap tercatat dalam paket manfaat JKN. Selain itu, juga terdapat tindakan klasifikasi Robson yang direkomendasikan sebagai Kriteria untuk prosedur operasi caesar.

“Terkait dengan meningkatkan kapasitas Komite PTK di Indonesia, tentu kami siap untuk melakukan sinergi dan kolaborasi misalnya pemanfaatan data besar kesehatan yang dimiliki dan dikelola selama ini. selain itu perlu duduk bersama bagaimana terkait peningkatan kapasitaspembiayaan, sumber daya manusia dan lainnya,” kata Ghufron.

Baca Juga   SoSoft hadirkan kombinasi teknologi pembersih dengan bahan alami

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komite Penilaian Teknologi Kesehatan Budi Wiweko, mengungkapkan perlunya kolaborasi terkait pengembangan studi PTK saat ini dikembangkan misalnya untuk metode penapisan (penyaringan) dan intervensi dini penyakit katastropik. Selain itu, perlu mengalokasikan dana khusus dari Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan untuk studi PTK, serta melakukan kolaborasi dalam mempublikasikan hasil studi kepada masyarakat.

Plt. Kepala Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Yuli Farianti mengungkapkan, studi PTK diharapkan menjadi hal yang baik untuk implementasi kendali mutu dan biaya. Sementara itu, Ketua Partai USAID, Hasbullah Thabrany mengungkapkan studi PTK jangan hanya bertujuan untuk mengetahui biaya, namun juga memastikan efektivitas dari pemberian layanan kesehatan.

Pewarta: PR Wire
Editor: Kawat PR
HAK CIPTA © ANTARA 2022


Source link