Tanggapan Pengamat Hukum Kesehatan Soal SE Disdikbud Padang

Berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Pengamat Hukum Kesehatan Unes Padang mengatakan, Pemko Padang tidak bisa menghadapi hak atas pendidikan dengan program vaksinasi sebagai syarat PTM.

Langgam.id – Pengamat Hukum Kesehatan Universitas Eka Sakti (Unes) Padang Firdaus Diezo mengatakan, Pemerintah Kota Padang tidak bisa memanfaatkan hak atas pendidikan dengan vaksinasi sebagai syarat melaksanakan pembelajaran tatap.

Menurut Diezo, pendidikan dan vaksinasi sebagai cara yang berdasarkan riset dapat mencegah penularan covid-19, tidak dapat saling dibenturkan satu sama lain.

“Vaksinasi secara medis memperkecil angka kematian. Ketika memperkecil angka kematian itu, di situlah keselamatan keselamatan menjadi yang utama,” kata Diezo kepada langgam.id, Senin (14/2/2022).

Alumnus Medical Law Universitas Kebangsaan Malaysia ini menambahkan, bahwa dalam hukum kesehatan, hukum tertinggi yaitu keselamatan pasien.

Sehingga, kata dia, pemerintah harus menjamin keselamatan masyarakat yang mendapat vaksinasi.

Diezo tidak menampik kenyataan di tengah pandemi, hak untuk mendapatkan kesehatan merupakan tanggung jawab negara. Vaksinasi, kata dia adalah salah satu cara untuk mendapatkan hak kesehatan itu.

Menurut Diezo, adanya vaksin di kalangan orang tua terjadi karena pemerintah gagal memberikan pemahaman kepada masyarakat.

“Alih-alih mendapat hak atas kesehatan, vaksinasi oleh beberapa kalangan malah mendapat,” bebernya.

Diezo menyebutkan, penerapan vaksin disebabkan karena bertebarannya infodemi (menyebarnya kesimpangsiuran informasi tentang pandemi) di media sosial yang terus dikonsumsi publik tanpa pijakan ilmu pengetahuan yang mencukupi.

“Jangkan vaksinasi covid-19, pemanfaatan untuk anak pun masih banyak pengambilan dari masyarakat. Ini kegagalan negara juga dalam mencerdaskan masyarakat terhadap kesehatan,” katanya.

Faktor lainnya, kata Diezo, karena gagalnya negara dalam mempromosikan vaksin kepada masyarakat.

Sehingga, kata Diezo, kebijakan Disdikbud tentang vaksinasi anak tidak dapat dibenarkan. Karena hak atas kesehatan dan hak atas pendidikan merupakan hak yang diatur dalam konstitusi.

Baca Juga   Lonjakan Keterisian RS akibat Omicron dan Mulai Terancamnya Nyawa Tenaga Kesehatan Halaman all

Diezo melanjutkan, edaran Disdikbud itu tidak bisa mengenyampingkan hak pendidikan dengan dalih vaksinasi. “Jalan tengahnya, keduanya harus berjalan beriringan, tidak saling dibenturkan,” katanya.

Diezo, apabila capaian vaksinasi tidak tercapai, negara akan berlaku keras. “Intinya berpulang kepada negara lagi,” ujarnya.

“Kalau dari awal (penanganan pandemi-red) mulus-mulus saja, tidak akan ada pembatasan seperti ini, sehingga harus membatasi hak pendidikan. Orang mau vaksin dengan kesadaran penuh,” ungkapnya.

“Jalan tengah dari polemik ini, pengambil kebijakan harus menunaikan hak atas pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.

Sebelumnya, Disdikbud Kota Padang menerbitkan SE Nomor: 421.1/456/Dikbud/Dikdas.03/2022 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun untuk Pencegahan Covid-19.

Baca juga: Ortu Siswa di Padang Gelar Unjuk Rasa, Minta Kembalikan Hak Anak Bersekolah

Dalam SE itu disebutkan bahwa pembelajaran tatap muka (PTM) diberikan kepada siswa yang telah divaksin.

Selain itu, bagi siswa yang belum atau tidak divaksin agar melaksanakan pembelajaran mandiri di rumah yang dibimbing oleh orang tua.

Dapatkan update berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Update Berita Langgam.id, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus menginstal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.

.


Source link