Inggris menawarkan kerja sama transfer teknologi capai emisi nol bersih

Berbagai tantangan sekaligus kesempatan dalam mewujudkan pembangunan karbon rendah ini harus diatasi baik di tingkat nasional maupun daerah

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Inggris melalui Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menawarkan kerja sama transfer teknologi dan pengetahuan kepada Indonesia dalam rangka mencapai target emisi nol bersih pada 2060.

“Transfer teknologi dan inovasi sudah berulang kali ditawarkan oleh Pemerintah Inggris kepada Pemerintah Indonesia agar bisa diwujudkan,” kata Penanggung Jawab Kepala Kebijakan Karbon Rendah dan Keuangan, Kelompok Pembangunan Karbon Rendah (FCDO) Kedubes Inggris Ida Suriany dalam seminar internasional U20 yang bertajuk “Perubahan Iklim, Pandemi dan Pemulihan Ekonomi” secara berani di Jakarta, Kamis.

Menurut Ida, teknologi dan inovasi merupakan salah satu di antara tantangan dalam mewujudkan transisi menuju ekonomi hijau dan emisi nol bersih.

Dia menyebutkan empat tantangan utama yang dihadapi suatu negara, termasuk Indonesia dalam upaya pembangunan karbon rendah, di antaranya investasi yang tinggi, risiko aset terbengkalai (aset terdampar), transfer teknologi dan inovasi, dan migrasi ke pekerjaan hijau (pekerjaan hijau).

Baca juga: Riset: Inovasi teknologi dorong ekonomi hijau dan berkelanjutan

Lebih lanjut Ida merinci, dalam investasi insentif atau mekanisme kebijakan untuk meningkatkan mobilisasi sumber daya serta investasi untuk kegiatan karbon rendah dari sektor pemerintah ke sektor swasta.

Sementara itu, dalam risiko aset, pemerintah perlu mempersiapkan strategi untuk mengelola aset coklat agar tidak menjadi aset terbengkalai.

Dalam transfer teknologi dan inovasi untuk pembangunan karbon rendah, lanjut Ida, harus dapat diakses secara luas, contohnya implementasi teknologi hidrogen.

Baca juga: BPPT dorong inovasi pengembangan energi alternatif

With menghadapi migrasi ke pekerjaan hijau, dia mengatakan, dibutuhkan peningkatan keterampilan (re-skilling dan up-skilling) sumber daya manusia dari tingkat teknis ke tingkat manajerial.

Baca Juga   Tuan Rumah IKN, Universitas Muhammadiyah Kaltim Gelar Konsorsium Ekonomi Berbasis Teknologi

“Berbagai tantangan sekaligus juga kesempatan dalam mewujudkan karbon rendah ini harus diatasi baik di tingkat nasional maupun daerah,” katanya.

Dia berharap pemerintah Indonesia tetap memasukkan pembangunan rendah karbon ke dalam indikator perencanaan pembangunan nasional, seperti yang dimulai pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

“Ini menjadi RPJMN pertama yang ‘ ‘ ujarnya dan kami berharap seterusnya untuk RPJMN 2025-2030 hingga 2045 saat Indonesia mendukung 100 tahun kemerdekaan, tetap berpartisipasi dalam pembangunan rendah karbon di dalam indikator perencanaan nasional,”.

Baca juga: Berkat teknologi, harga listrik EBT kian murah dibandingkan fosil
Baca juga: Komut PGN: Perlu teknologi penyimpanan cegah krisis energi

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Mulyo Sunyoto
HAK CIPTA © ANTARA 2022


Source link