Manfaatkan Teknologi Blockchain, KBI Persiapkan Diri dalam Perdagangan Karbon

BANGKAPOS.COM, BANGKA – PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) sedang mempersiapkan diri menuju ekosistem perdagangan karbon (carbon trading).

Perdagangan karbon ini merupakan kegiatan jual beli, kredit karbon, dimana diperjualbelikan adalah emisi karbon.

“KBI saat ini tengah mempersiapkan segala sesuatunya untuk berperan sebagai lembaga kliring untuk perdagangan karbon di Indonesia. 3/2022).

Dalam ekosistem ini maka KBI akan memanfaatkan teknologi Blockchain yang berperan sebagai lembaga kliring di perdagangan karbon ini.

“Dengan teknologi ini, tentunya akan dapat memberikan jaminan keamanan atas pencatatan kredit karbon dan memastikan tidak terjadinya penghitungan ganda dalam proses pencatatannya. Pemanfaatan teknologi blockchain ini bukan pertama kali dilakukan KBI. ,” jelasnya.

Dalam skema perdagangan karbon, diberlakukan sistem kredit atau kuota yaitu setiap perusahaan yang menghasilkan emisi karbon akan diberikan kuota tertentu.

“Jika produksi emisi karbon melebihi kuota tersebut, maka perusahaan dapat membeli kredit pada perusahaan lain yang memiliki kuota,” katanya.

Saat ini emisi karbon yang bisa karbon adalah karbon dioksida (CO2), Metana karbon (CH4), Hidroflurokarbon (HFCs), Nitrate Oksida (N2O, Perfluorokarbon (PFCs) dan Sulfur Heksafluorida (SF6).

Di Indonesia, implementasi crediting telah berjalan sejak tahun 2007 melalui proyek Clean Development Mechanism (CDM) berdasarkan Protokol Kyoto.

Dengan CDM ini, memungkinkan bagi pengusaha Indonesia untuk membangun proyek emisi rendah yang menurunkan emisinya dijual kepada negara-negara maju.

Sebagai pihak pada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Indonesia juga memberikan komitmen untuk menurunkan emisi GRK 29 persen dari skenario emisi Gas Rumah Kaca secara Business as Usual (BAU), dimana pada tahun 2030 emisi GRK sekitar 2.881 GtCO2e .

Terkait perdagangan karbon, di Indonesia telah diatur melalui Peraturan Presiden No 98 Tahun 2021 tentang pengendalian target yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional.

Baca Juga   Teknologi dan Kualitas Pendidikan Jadi Prioritas pada G20

Perdagangan karbon tentunya akan menjadi hal baru di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Presiden tersebut, perdagangan karbon dapat dilakukan melalui Bursa Karbon, dan atau perdagangan langsung, yang tentunya ada lembaga kliring dalam ekosistemnya.

KBI sendiri telah memiliki pengalaman 37 tahun sebagai lembaga kliring di perdagangan berjangka komoditi. Dengan pengalaman ini, akan menjadi modal positif bagi KBI untuk menjadi lembaga kliring di perdagangan karbon, baik yang dilakukan melalui bursa dan atau perdagangan langsung,” katanya.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)




Source link