Wacana Pemilu 2024 Pakai e-Voting, apakah ada?

Bisnis.comJAKARTA – Ahli keamanan siber dari CISSReC Pratama Persadha menerapkan digitalisasi seperti sistem e-voting dalam pemilihan umum (Pemilu) akan berbahaya dan berisiko besar bila diterapkan secara nasional di Pemilu 2024.

Dia mengakui sistem e-voting sangat mungkin untuk dilakukan di Indonesia, apalagi saat ini data-data kependudukan juga sudah dimanfaatkan secara digital oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Namun memang praktek e-voting ini memerlukan proses, misalnya untuk awalan pelaksanaan di kota besar yang infrastrukturnya sudah mapan. Jadi hanya akan berbahaya dan berisiko besar bila e-voting langsung diterapkan pada Pemilu 2024. kata Pratama, Senin (28/3) /2022).

Menurut dia, ada banyak hal yang perlu diperhatikan sebelum mengadopsi sistem e-voting tersebut. Mulai dari model atau teknis pelaksanaannya, apakah langsung menggunakan ponsel pintar atau melalui tempat pemungutan suara (TPS) khusus seperti di Amerika Serikat.

Selain itu, sambung Pratama, juga bisa dilakukan seperti di Estonia. Pemilu elektronik di sana disebut sebagai i-Voting, yakni pemungutan suara lewat mesin elektronik khusus yang disiapkan pemerintah. Voting juga bisa dilakukan secara remote lewat internet dengan perangkat PC serta smartphone.

“Dengan adanya pandemi, kebutuhan e-voting telah bergeser ke voting secara remote lewat internet, bisa dengan PC maupun ponsel pintar pemilih. Hal ini yang lebih rumit dan membutuhkan pengamanan sistem yang lebih maju,” ucapnya.

Lebih lanjut menurut dia, pada prinsipnya e-voting ini harus dipersiapkan dengan baik dan kemungkinan gangguan sistemnya dari dalam dan luar negeri, terutama voting melalui internet.

Pratama menyebut keamanan harus dijadikan prioritas utama. Pasalnya, dalam berbagai kasus e-voting di Amerika Selatan yang terjadi adalah saling balas hasil pemilu. Artinya, harus ada proses enkripsi yang kuat dengan algoritma enkripsi buatan dalam negeri. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga dapat mendeteksi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Baca Juga   Taiwan Makin Waspadai Upaya China Curi Teknologi Canggih Halaman all

“Ada banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk e-voting. Regulasi pertama adalah regulasi. Jangan sampai nanti ini celah digugat dan hasilnya malah dibatalkan. Jadi dari sisi Undang-undang harus jelas lebih dulu. penuh lewat internet atau juga membuat TPS khusus untuk e-voting. Sistem ini yang harus disiapkan, termasuk pengamanannya agar tidak mudah menjadi korban peretasan. Lalu ini juga berkaitan dengan kesiapan pusat data nasional. Tanpa ada pusat data nasional, akan mempersulit e-voting di Tanah Air,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengusulkan pemungutan suara via internet (e-voting) dapat dilakukan pada Pemilu 2024.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini:

Konten Premium

Masuk/Daftar

.


Source link